RATUSAN PESERTA SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH DI MAGETAN BURU SURAT KETERANGAN BEBAS NAPZA

‎Ratusan bakal calon kepala satuan pendidikan di Kabupaten Magetan berbondong-bondong memburu Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sayidiman Magetan, Senin (6/7/26).

‎

‎Kepala Bagian (Kabag) TU RSUD dr. Sayidiman Magetan, Ratna Widyasmara, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan hari ini didominasi oleh peserta seleksi calon kepala sekolah.

‎” Ya hari ini ada pemeriksaan kesehatan untuk calon kepala sekolah yang kemarin permintaan dari bapak sekda untuk melaksanaan di RSUD dr. Sayidiman Magetan.” katanya.

‎

‎Nantinya, surat keterangan bebas NAPZA bisa keluar esok hari atau Selasa (7/7) nanti.

‎” Kalau surat hasilnya H+1 besok keluar.” jelas Ratna.

‎

‎Sementara itu, pihaknya tetap membuka pelayanan umum seperti biasa serta tetap menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

‎” Untuk pelayanan tetap lancar seperti biasa jadi kalau untuk pemeriksaan kesehatan sudah reguler berjalan di rumah sakit ya, itu tidak hanya kepala sekolah sebenarnya seperti kemarin pemeriksaan kesehatan untuk CPNS itu juga dilaksanakan di rumah sakit dan berjalan seperti biasa.” jelas Kabag TU RSUD dr. Sayidiman Magetan.

‎

‎Salah satu pencari surat keterangan bebas NAPZA, Tafsirul Anam, mengakui bahwa dirinya mencari surat tersebut untuk melengkapi pemberkasan dalam seleksi calon kepala sekolah.

‎” Untuk persyaratan mengikuti kegiatan pendaftaran calon kepala sekolah. Harapannya teman-teamn semua yang mendaftar ini bisa lulus seleksi dan tentunya bisa mendedikasikan ilmunya di jenjang kepala sekolah, tentunya bermanfaat di Kabupaten Magetan.” harapnya.

‎

‎Setelah melengkapi syarat pemberkasan, tahapan yang harus dilakukan selanjutnya adalah persetujuan teknis oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Magetan.

‎

‎Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten  Magetan Suhardi lebih lanjut kemudian menjelaskan, ” Nanti akan di urus terkait persetujuan teknisnya, tapi itu sudah ranahnya BKPSDM. Setelah itu karena kepala sekolah itu hak prerogatif bupati ya nanti monggo seperti apa, tapi secara teknis kami sudah selesai.” tambah Kadikpora.(Diskominfo / kontrib.jok / fa2