PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN RAKOR PENGENDALIAN INFLASI SECARA HYBRID DENGAN KEMENDAGRI

15 Januari, 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN RAKOR PENGENDALIAN INFLASI SECARA HYBRID DENGAN KEMENDAGRI SobatKom, Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual pada Senin (15/1). Membuka rakor Tomsi Tohir menyebutkan pengendalian inflasi di minggu kedua Januari ini lebih difokuskan kepada kenaikan harga dan mengantisipasinya. Yang disoroti adalah perbandingan kenaikan komoditi daging ayam ras, bawang merah dan bawang putih saat ini alami stagnasi hingga menunjukkan tren kenaikan harga yang berpotensi menyebabkan inflasi di 360 kabupaten/kota di Indonesia. Di sisi lain Windhiarso Putra, Direktur Statistik Harga, BPS RI melaporkan jika berdasarkan historisnya sejak tahun 2020-2023 selalu terjadi inflasi pada bulan Januari. “Tingkat inflasi di Januari relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya (Desember),” terangnya. “Inflasi Januari selalu dominan disebabkan oleh inflasi komponen harga bergejolak, kecuali pada tahun 2022 yang komponen inti lebih dominan,” lanjutnya. Menambahkan Sarwo Edhy, Sestama Bapanas mengungkapkan jika komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras, sebesar 0,53% (Y-o-Y). “Bantuan pangan efektif menahan laju Inflasi, utamanya beras,” ujarnya. Pemerintah Kabupaten hadir secara luring di Ruang Jamuan Pendapa Surya Graha dimana dalam rakor kali ini, Pj. Bupati Magetan didampingi Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Penjabat Bupati Magetan, Ir. Hergunadi, M.T, berpesan kepada OPD terkait untuk menjadikan fokus perhatian pada pakan ternak. Mengingat korelasi biaya pakan ternak berdampak langsung terhadap produk-produk hasil peternakan seperti daging dan telur ayam. “Mengatasi permasalahan kemungkinan kenaikan harga pakan ternak, seperti jagung misalnya langkah yang bisa kita ambil yaitu bisa kita kerjasamakan dengan Kabupaten/Kota penghasil (pakan ternak),” paparnya. Ditambah pihaknya juga berharap Bulog bisa segera menyalurkan bantuan pangan guna menjaga stabilisasi pasokan serta harga pangan (SPHP).(Diskominfo:ay / fa2 / IKP1) Share this:TwitterFacebook