Rakor Inflasi Pengendalian Daerah dan Sosialisasi Potensi Bahaya Geo-Hidrometeorologi 2025

18 November, 2024

Rakor inflasi digelar secara daring dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Untuk Kab. Magetan diikuti oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Winarto S.Sn., perwakilan Forkopimda, dan OPD terkait di ruang jamuan Pendopo Surya Graha Magetan. Senin (18/11). Dalam rakor inflasi kali ini, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti ungkapkan tinjauan inflasi tahun kalender November 2024 (m-to-m), pada minggu ke-2 mengalami inflasi sebesar 0,08% dengan komoditas yang sering menyumbang andil inflasi adalah telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, tarif angkutan udara, dan emas perhiasan. “Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M2 November 2024 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH,” Ungkapnya. Dalam rakor inflasi dibahas pula potensi bahaya geo-hidrometeorologi, dimana berdasarkan prediksi dari BMKG terdapat 67% wilayah Indonesia yang mengalami curah hujan tahunan kategori tinggi (lebih dari 2500mm/tahun) pada tahun 2025 terutama di wilayah sebagian besar Sumatera, Kalimantan, Papua Barat dan Papua, sebagian Pulau Jawa bagian barat dan tengah, Maluku, Sulawesi barat, tengah dan selatan. Sebanyak 15% wilayah di Indonesia mengalami sifat hujan di atas Normal meliputi wilayah Sumatera Barat bagian selatan, Kalimantan Timur bagian timur, Sulawesi Tenggara bagian timur dan utara, dan Papua Tengah, sedangkan 1% wilayah Indonesia dengan sifat hujan di Bawah normal berada pada wilayah NTT bagian timur dan Papua Barat bagian timur. “Tahun 2025 diawali dengan masih aktifnya La-Nina Lemah hingga bulan Maret disertai dengan puncak musim hujan (Januari-Februari) sehingga perlu kesiagaan untuk menhadapi potensi bencana hidro-meteorologi basah seperti banjir, banjir bandang, banjir pesisir (rob), longsor yang disertai angin kencang dan kilat atau petir,” Ujar Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG. Terkait resiko kebencanaan akibat Geo-Hidrometeorologi Suharyanto, Kepala BNBP menyatakan, “Penetapan status siaga darurat bagi daerah dengan historis kejadian bencana hidrometeorologi basah berulang agar bisa mengakses dana DSP untuk kesiapsiagaan seperti pendalaman alur, peninggian tanggul sungai yang rusak, dll.” Diakhir rakor Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir menegaskan, “Berkaitan dengan harga pangan disini kita akan menghadapi pilkada, natal, kemudian tahun baru dan juga berkaitan dengan curah hujan tinggi, tentunya stok-stok dan persiapan harus kita hitung ulang untuk menghadapi hal tersebut, jangan sampai terjadi kenaikan harga yang tinggi seperti tahun yang lalu.” pungkasnya.(Diskominfo:may / fa2 / IKP1) Bagikan ini:TwitterFacebook

---