Rakor Inflasi: Bahas Inflasi Sekaligus Perkembangan Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Daerah

21 April, 2025

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, hari ini pimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring, Senin (21 April 2025 ). Dalam rakor kali ini, selain membahas inflasi, juga disosialisasikan terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) di daerah. Dimana, Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan daerah untuk meminta dukungan data dalam rangka pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) tahun 2025. Kemendagri juga telah melakukan berbagai langkah-langkah teknis untuk memastikan kesiapan Sekolah Rakyat (SR) demi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. “Total target Presiden Prabowo tahun 2025 untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) direncanakan 200 titik lokasi. Rencana tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap I 2025 sebanyak 53 titik lokasi, tahap II 2025 sebanyak 85 titik lokasi, dan tahap III masih dalam proses identifikasi usulan.” papar Tito Mendagri juga menjelaskan bahwa target lokasi dan tahapan pembangunan Sekolah rakyat (SR) tersebut tersebar di 41 daerah (1 Provinsi, 16 Kab, dan24 Kota). Untuk proses belajar mengajar direncanakan dimulai Juli 2025. Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa “Sekolah Rakyat adalah gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik dengan visi mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan.” Lebih lanjut, Saifullah Yusuf lalu memaparkan tugas Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Sekolah Rakyat yaitu Penyiapan Lahan dan Perizinan/Legalitasnya / Penyiapan Guru / Kepala Sekolah dan Tendik Turut serta bersama Kemensos (Pendamping PKH) jemput bola mencari Calon Siswa dari keluarga miskin ekstrem dan miskin dan Melakukan sosialisasi masif kepada Masyarakat melalui Camat dan Kepala Desa/Lurah. Sementara untuk perkembangan inflasi tahun ke tahun berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik diangka 1,03 % dan bulan ke bulan 1, 65%. Upaya konkrit Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penanganan inflasi daerah yaitu dengan melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD. Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS RI menjelaskan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-3 April 2025 terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 14 provinsi mengalami penurunan IPH, dan 1 provinsi stabil dibandingkan bulan sebelumnya. “Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 23 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah bawang merah dan cabai merah.” tambah Amalia Pj. Bupati diwakili Pj. Sekdakab mengikuti rakor inflasi serta secara luring dari Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha. Didampingi Kepala OPD terkait serta seluruh Camat di Kab. Magetan.(Diskominfo:may / fa2 / IKP1) Bagikan ini:TwitterFacebook

---