Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

4 Juli, 2023

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Rakor pengendalian inflasi dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui zoom meeting, untuk Kabupaten Magetan diikuti oleh Wakil Bupati Magetan, Sekda Magetan, Kodim 0804, Polres Magetan, kejaksaan dan OPD terkait yang dilaksanakan di ruang jamuan Pendapa Surya Graha. Selasa (4/7). Dalam zoom meeting tersebut Mendagri Tito menegaskan bahwa, “pertumbuhan ekonomi kita harus tumbuh positif.” Untuk itu kita harus memperkuat konsumsi daya beli masyarakat karena ini angka terpenting untuk pertumbuhan ekonomi, memberikan bantuan kepada masyarakat sosial yang kurang mampu dengan menggandeng CSR, memperkuat ketersediaan pupuk disegi pertanian dan tentunya belanja produksi dalam negeri. Selanjutnya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini mengatakan, inflasi penyumbang terbesar yaitu makanan, minuman dan tembakau. Dan penyumbang inflasi mount to mount yaitu ayam ras, teluar ayam ras dan juga bawang putih. Terdapat 78 kota mengalami inflasi dan 12 kota mengalami deflasi. Untuk inflasi tertinggi di Kota Jayapura dan untuk deflasi terdalam di Kota Sumenep. Sedangkan inflasi year to year dimana 46 kota mengalami inflasi lebih tinggi dari inflasi nasional. Untuk inflasi tertinggi di Kota Ambon (6.10%) inflasi terendah di Kota Gunungsitoli (1,01%). Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto suwignyo mengatakan, Sistem Peringatan Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) bertujuan memberikan situasi pangan dan gizi secara periodik, sebagai dasar rekomendasi perumusan kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi. “Mari kita mengkonsumsi makanan bergizi seimbang,” ajak Nyoto. Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita menegaskan, untuk produksi Gabah Kering Giling (GKG) untuk peringkat 5 besar produsen GKG bulan berjalan tahun 2023 tertinggi yaitu Jateng, Jatim, Jabar, Sumsel, Sulses. Selanjutnya Febby menyampaikan pengelolaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog mengelola stok CBP yang cukup untuk menjaga kekuatan intervensi pemerintah dan mengurangi potensi spekulasi harga pasar atas stok Pemerintah yang tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET), tutup Febby.(Diskominfo:wan / fa2 / IKP1) Share this:TwitterFacebook